Dorong Modernisasi Perikanan Sulteng, Syarifudin Hafid Beberkan 3 Strategi Integratif Kesejahteraan Nelayan

PALU — Kekayaan maritim Sulawesi Tengah (Sulteng) membentang luas, menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa besar bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan daerah. Namun, di balik gelombang perairan yang kaya itu, denyut nadi kehidupan ribuan nelayan tradisional kerap dihadapkan pada realitas yang kontras: terjepit di antara keterbatasan infrastruktur modern dan hantaman krisis iklim.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, SH, MM, menegaskan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir di Bumi Sulteng tidak lagi bisa didekati dengan cara-cara konvensional. Diperlukan sebuah lompatan kebijakan yang masif dan terukur agar kesejahteraan nelayan Sulteng mampu berdiri sejajar, bahkan melampaui, provinsi tetangga seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

“Nelayan adalah pilar fundamental ketahanan pangan dan roda penggerak ekonomi kita. HNSI harus bertransformasi menjadi rumah besar yang kokoh—tempat kita berjuang bersama sekaligus menjadi tonggak utama membangun masa depan maritim yang berkeadilan,” ujar Syarifudin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Menakar Akar Masalah: Modernisasi hingga Ancaman Paceklik

Berdasarkan data dan dinamika lapangan, tantangan utama yang mendera puluhan ribu nelayan di Sulteng berakar pada kerentanan struktural. Keterbatasan akses terhadap sarana tangkap modern membuat produktivitas nelayan lokal kerap jalan di tempat. Di saat yang sama, anomali cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global sering kali memutus siklus melaut, yang langsung memukul telak ketahanan finansial rumah tangga nelayan.

Menjawab persoalan krusial tersebut, HNSI Sulteng merumuskan tiga pilar strategi integratif yang berorientasi pada solusi jangka panjang: Pertama, Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Tangkap: Mendorong adopsi alat navigasi dan teknologi perikanan modern yang presisi. Langkah ini tidak hanya bertujuan mendongkrak hasil tangkapan, tetapi yang utama adalah menjamin aspek keselamatan kerja nelayan di tengah laut. Kedua, Penguatan Rantai Pasok dan Sarana Prasarana: Bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan intervensi nyata berupa bantuan alat tangkap mutakhir serta penyediaan fasilitas rantai dingin (cold chain) pasca-panen guna menjaga kualitas dan stabilitas harga komoditas perikanan. serta yang Ketiga ialah Diversifikasi Ekonomi Keluarga Nelayan: Membangun ketahanan ekonomi alternatif melalui program pelatihan wirausaha bagi keluarga nelayan. Pendekatan ini dirancang sebagai jaring pengaman finansial tatkala musim paceklik atau cuaca buruk memaksa nelayan untuk tidak turun ke laut.

Menjaga Kemandirian dan Kolaborasi Lintas Sektor

Sebagai nakhoda baru HNSI Sulteng periode 2025–2030, Syarifudin memastikan bahwa gerak langkah organisasi ini murni berfokus pada advokasi kesejahteraan, peningkatan akses modal, dan pembenahan tata niaga pasar kelautan, serta berjalan di atas jalur profesional yang nonpolitik.

Ke depan, pihaknya berkomitmen memperkuat kolaborasi strategis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta seluruh pemangku kepentingan (multi-stakeholder). Sinergi ini diyakini menjadi kunci utama dalam mengejawantahkan program-program ekonomi biru (blue economy) yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

“Kita memiliki laut yang maha luas. Dengan menyatukan visi, melakukan modernisasi sektor perikanan, serta menghadirkan proteksi yang memadai, kami optimis nelayan Sulawesi Tengah akan melangkah menuju masa depan yang jauh lebih sejahtera,” tutupnya.