PALU — Langkah strategis terus dilakukan oleh Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam mendorong perbaikan tata kelola industri kelapa sawit di daerah. Terbaru, perwakilan forum melakukan audiensi resmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah. Di tengah sengkarut dan dinamika tata kelola kelapa sawit di Sulawesi Tengah, ikhtiar untuk merajut kesepahaman kembali dirintis. Dalam pertemuan tersebut, delegasi forum yang diwakili oleh Azmi, Tjakra, dan Doni diterima langsung oleh Anggota Komisi 4 DPRD Sulteng, Rahmawati. Pertemuan ini menjadi tonggak penting (progress engagement) dalam membangun kolaborasi antara wadah multipihak dan pihak legislatif daerah.
Apresiasi dan Kemitraan Strategis
Pihak DPRD Sulteng menyambut positif dan mengapresiasi keaktifan serta kehadiran Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Sulteng. DPRD menilai hadirnya forum ini sangat krusial dalam menyatukan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih baik dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Hal ini yang dinilai hadir pada momentum tepat, ketika persoalan tata kelola komoditas ini membutuhkan kanal dialog yang inklusif.
DPRD Sulteng menegaskan harapannya agar forum ini tidak sekadar hadir di atas kertas, melainkan mampu terbangun menjadi jembatan sinergi yang kokoh bersama Pemerintah Daerah maupun lembaga legislatif. Muaranya jelas: mendorong transformasi tata kelola sawit daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Mengurai Benang Kusut Perkebunan Sawit
Persoalan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah selama ini kerap menyisakan riak—mulai dari konflik agraria, persoalan lingkungan, hingga ketimpangan posisi tawar petani. Menanggapi hal tersebut, DPRD mengajak forum untuk duduk bersama legislatif sebagai mitra pengawas.
Kemitraan ini diharapkan dapat mengawal berbagai problem lapangan sekaligus merumuskan formulasi solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak, khususnya masyarakat adat dan petani sawit swadaya yang kerap berada di posisi rentan.
Menjaga Independensi Wadah Komunitas
Satu catatan penting yang digarisbawahi oleh parlemen adalah konsistensi peran forum itu sendiri. DPRD mengingatkan pentingnya menjaga independensi agar wadah ini berfungsi maksimal sebagai titik temu lintas sektor, bukan alat pemulus kepentingan kelompok atau korporasi tertentu.
Melalui engagement ini, Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Sulteng menegaskan posisinya sebagai elemen sipil yang siap mengawal kebijakan publik secara konstruktif demi mewujudkan tata kelola industri sawit Sulteng yang adil dan berkelanjutan.