Saat Paru-Paru Sulteng Disesaki Asap Industri dan Karhutla: 266 Ribu Warga Tersedak ISPA, Morowali dan Kota Palu Paling Tinggi, Dimana Mitigasi Pemerintah

Palu – Udara di Sulawesi Tengah tak lagi layak dihirup. Di atas kertas, Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah mencatat rekor kelam: sebanyak 266.760 warga terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dalam kurun Januari hingga September 2026. Angka ini melonjak lebih dari 20.500 kasus dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, di tengah kepungan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta polusi industri tambang yang makin pekat di Morowali dan Kota Palu, respons pemerintah daerah dinilai gamang dan defensif.

Kabupaten Morowali—yang disokong megaproyek pengolahan nikel padat modal—kembali menempati takhta tertinggi penyumbang kasus ISPA. Data Dinkes menunjukkan, sebanyak 62.583 warga Morowali terserang ISPA hingga September 2026. Pusat-pusat aktivitas tambang dan pengolahan bijih nikel seperti Kecamatan Bahodopi terus berulang menjadi sarang penyakit paru-paru saban tahun.

Kondisi serupa mengepung ibukota provinsi, Kota Palu, yang mencatatkan 35.979 kasus ISPA. Hal ini kemudian menunjukkan fakta bahwa kondisi lingkungan daerah tambang harus menerima konsekuensi dampak ekologi, kota Palu yang disokong 29 izin konsesi tambang  secara eksisting dan 52 sebaran IUP Operasi Produksi, membuat kota Palu dan Donggala dalam ancaman marabahaya. Secara persentase sebaran ISPA di Sulteng menepatkan Morowali, Palu, serta Poso—yang kasusnya melompat tajam dari 19.110 menjadi 22.925 kasus—kini tersandera oleh kepulan asap gabungan: kebakaran lahan dan emisi industri yang tak terkendali.

Bencana Ekologis yang “Dibiarkan”

Sejak Mei 2026, lonjakan penderita ISPA harian dan bulanan sebenarnya sudah memancarkan sinyal bahaya. Angka penderita yang semula di kisaran 28.000 kasus melompat tajam ke 34.678 kasus pada Juni dan terus bertahan di atas 33.000 kasus pada bulan-bulan berikutnya. Memasuki Agustus dan September, titik api karhutla makin masif membakar wilayah hutan Sulawesi Tengah.

Anehnya, meski ratusan ribu warga telah berjatuhan korban, birokrasi kesehatan daerah terkesan lamban menyimpulkan korelasi antara krisis kualitas udara dan bencana ekologis karhutla.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Sulteng, dr. Mohammad Ikbal, menyatakan pihak pemprov masih sebatas “melakukan pendalaman data” dan berdalih perlu analisis laboratorium epidemiologi lanjutan untuk mengukur persentase kontribusi asap karhutla.

“Kami perlu melihat laporan kasus pada September, kemudian membandingkannya…” kata Ikbal pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Sikap lambat dan terjebak dalam jargon birokrasi ini menuai kritik tajam. Di lapangan, jarak pandang terus menyusut dan bau hangus menyengat hidung warga dari Palu hingga Morowali. Solusi konkrit dari pemerintah sejauh ini baru sebatas mengimbau warga menggunakan masker serta membagikan masker kain gratis di puskesmas—sesebuah penanganan hilir yang menyederhanakan bencana kesehatan publik ekstrim.

Korban Jiwa vs Angka Murni Investasi

Sikap irit bicara dan terkesan enggan menyentuh akar masalah diduga tak lepas dari dominasi ekonomi padat modal di Sulteng. Morowali, sebagai episentrum ISPA tertinggi, merupakan jantung hilirisasi nikel nasional. Beban polusi dari cerobong pabrik pemurnian (smelter) yang beroperasi tanpa henti diduga memperparah tingkat keparahan racun particulate matter (PM2.5) di udara, yang kemudian diperburuk oleh jelaga karhutla.

Koalisi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan menilai kebijakan penanganan Karhutla dan polusi udara di Sulteng gagap karena ketakutan mengganggu iklim investasi dan produksi. Imbauan sekadar “memakai masker” adalah bentuk pengabaian terhadap hak warga atas udara bersih (right to clean air).

Selama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan penegak hukum tidak berani menindak tegas pelaku pembakaran lahan serta menertibkan emisi pabrik raksasa di kawasan industri, angka 266 ribu kasus ISPA bukan sekadar statistik. Itu adalah bukti bahwa keselamatan paru-paru rakyat tengah dikorbankan di atas altar pertumbuhan ekonomi.