Darurat Kabut Asap di Palu: Langit Palu Yang Menyempit, Ketika Kabut Jadi Cermin Kelemahan Mitigasi

PALU — Dari ketinggian Bukit Dibedi di Sibedi hingga pinggiran Teluk Palu, pemandangan lembah yang biasanya gagah kini sirna tertutup tirai abu-abu. Sejak akhir September hingga pertengahan Oktober 2026, kabut asap tebal menyelimuti Kota Palu dan kawasan sekitarnya. Angka pemantauan kualitas udara sempat menembus kategori Sangat Tidak Sehat, sementara jarak pandang di sejumlah titik melorot drastis hingga rentang 5 kilometer.

Di permukaan, narasi lazim kembali diproduksi: pergerakan angin membawa kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) regional di Kalimantan, Sulawesi Barat, hingga titik panas di kawasan Morowali dan Tojo Una-Una. Namun, menyerahkan sepenuhnya persoalan ini pada “faktor cuaca dan arah angin” adalah sebuah penyederhanaan yang menutupi akar masalah.

Krisis udara di Palu bukan sekadar bencana alam musiman, melainkan alarm keras atas belum optimalnya sistem tata kelola lingkungan, lemahnya penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, serta lambatnya respons kontingensi kesehatan di tingkat lokal.

Mitos Asap Kiriman dan Uji Komitmen Pemerintah

Setiap kali polusi udara memuncak, narasi publik sering digiring untuk memandang krisis ini sebagai beban eksternal. Padahal, pemantauan citra satelit memperlihatkan bahwa titik panas (hotspot) juga bertebaran di wilayah Sulawesi Tengah sendiri. Kabut asap yang mengepung Lembah Palu mengungkapkan dua ketimpangan utama; pertama, Lemahnya Tata Kelola Lahan: Pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah sekitar masih terus berulang tanpa pengawasan ketat. kedua, Keterlambatan Deteksi Dini: Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) melonjak, koordinasi lintas sektoral untuk mitigasi paparan polusi pada masyarakat kerap terkesan gagap dan sebatas imbauan normatif.

Hal ini kemudian menjelaskan ke kita semua di publik, bahwa pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pemantau cuaca tanpa langkah intervensi hukum dan koreksi struktural terhadap izin pemanfaatan lahan, maka warga Palu dipaksa menerima takdir saban tahun: menghirup racun partikulat atas nama pembiaran.

Peta Risiko: Hal yang Wajib Dipahami Warga

Bagi masyarakat, kabut asap bukan sekadar gangguan jarak pandang, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa jangka pendek dan panjang. Partikulat halus (PM2.5) dalam asap mampu menembus jauh ke dalam paru-paru hingga aliran darah.

Alhasil ancaman nyata yang dihadapi warga antara lain; Ancaman Kesehatan Nyata Anak-anak, Lansia, dan Ibu Hamil, Kelompok ini paling rentan mengalami penurunan fungsi paru, iritasi mata berat, hingga komplikasi kehamilan. Ditambah lagi, Gelombang ISPA: Paparan berkelanjutan memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma kambuhan, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Selain itu, kondisi seperti yang terjadi di Kalimantan, Sumatera bahkan negara tetangga seperti Malaysia, yakni Bahaya Jarak Pandang dan Lalulintas juga berpotensi warga di Palu alami. Jarak pandang yang menyusut mengancam keselamatan transportasi darat di jalur Trans-Sulawesi maupun aktivitas penerbangan di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri.

Menagih Hak atas Udara Bersih

Udara bersih bukanlah fasilitas mewah, melainkan hak asasi paling mendasar yang dijamin konstitusi. Bencana asap yang melanda Kota Palu harus menjadi momentum kritis bagi publik untuk menuntut akuntabilitas negara. Pemulihan kualitas udara tidak akan selesai hanya dengan menunggu hujan turun, melainkan membutuhkan ketegangan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dan komitmen nyata dalam mitigasi bencana lingkungan.