Follow us ft▶igin
Akun
Reportase

Sejumlah Desakan Mengemuka di Tengah Gangguan Layanan Digital Bank Sulteng

Redaksi Gatari28 Oktober 202638 Views4 mnt
Sejumlah Desakan Mengemuka di Tengah Gangguan Layanan Digital Bank Sulteng

Gatari.id – Sejumlah pihak menyuarakan desakan di tengah gangguan layanan digital Bank Sulteng yang dialami nasabah sekitar dua bulan terakhir.

Sesuai informasi resmi Bank Sulteng, gangguan tersebut mencakup pembayaran menggunakan QRIS dan transfer antarbank melalui aplikasi Bank Sulteng hingga penarikan tunai melalui ATM Bersama. Termasuk transaksi kartu debit Bank Sulteng pada mesin EDC milik bank lain serta fitur Lakupandai.

Penelusuran Gatari.id pada Rabu (28/10/2026) menemukan sejumlah kritik di kolom komentar akun Facebook Medsos Bank Sulteng. Warganet mempertanyakan lamanya perbaikan sistem, mendesak kepastian pemulihan layanan, hingga mengusulkan penggabungan bank dengan bank nasional.

Sarifudin Sahril, misalnya, menilai durasi perbaikan tersebut menunjukkan belum adanya keseriusan manajemen dalam memulihkan layanan.

“Perbaikan sistem sampai berbulan-bulan. Berarti tidak ada keseriusan dari manajemen Bank Sulteng untuk cepat menyelesaikan masalah, agar nasabah bisa terlayani dengan baik,” tulis Sarifudin.

Senada, Marjan menyarankan agar Bank Sulteng mengevaluasi pihak pengembang sistem yang menangani layanan digital. “Maintenance sampai bulanan. Ganti pengembangnya itu,” komentarnya.

Sementara itu, Rahman Maman menyampaikan kritik singkat. “Parah sekali. Mudah-mudahan gaji diambil alih pusat,” tulisnya.

Adapun Suhud Kodong mengusulkan penggabungan Bank Sulteng dengan bank nasional sebagai salah satu opsi. “Dimerger saja dengan bank nasional, supaya efisien dan tidak merugikan nasabah,” tulis Suhud.

Desakan Transparansi hingga Evaluasi Manajemen

Kritik terhadap penanganan gangguan layanan digital Bank Sulteng itu juga datang dari kalangan praktisi hukum.

Advokat sekaligus pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah, Edmond Leonardo Siahaan, menyoroti transparansi manajemen Bank Sulteng. Ia mempertanyakan ketidakhadiran direktur utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (27/10/2026).

“Seharusnya dirut Bank Sulteng hadir dalam RDP dan menjelaskan apa masalah layanan yang sedang dikeluhkan warga Sulteng dan nasabah Bank Sulteng,” kata Edmond dalam keterangannya kepada gatari.id, Selasa (27/10/2026)

Edmond bahkan mengkritik keras konferensi pers manajemen Bank Sulteng pada 26 Oktober 2026.

Menurutnya, pertemuan tersebut hanya menampilkan klaim sukses perusahaan alih-alih menjawab kebutuhan nasabah terkait kejelasan pemulihan layanan  transaksi. Edmond bahkan menyoroti belum tersedianya laporan tahunan 2025 di situs resmi Bank Sulteng sebagai persoalan transparansi informasi.

Selain menyinggung masalah transparansi, Edmond turut mendesak Pemerintah Provinsi Sulteng selaku pemegang saham pengendali untuk mengevaluasi total manajemen Bank Sulteng.

Edmond merujuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

Sesuai regulasi tersebut, penyertaan modal daerah untuk periode 2024–2033 mencapai Rp735 miliar dengan alokasi Rp73,5 miliar setiap tahun.

Edmond menilai, penyertaan modal sebesar itu seharusnya tidak sekadar berorientasi pada pertumbuhan bisnis perusahaan semata. Sesuai hal itu, lanjut Edmond,  Bank Sulteng seharusnya memiliki kemampuan menjaga keandalan layanan, menyelesaikan keluhan nasabah, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan modal daerah.

“Bayangkan, dengan manajemen saat ini mengelola uang Pemprov sangat besar. Jadi, sebaiknya Pemprov Sulteng tegas mengevaluasi pimpinan dan manajemen Bank Sulteng,” tegas Edmond.

Hasil RDP DPRD bersama Bank Sulteng

Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng, Ronald Gulla, dalam keterangan pers 27 Oktober 2026, menjelaskan telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada manajemen Bank Sulteng.

“DPRD Sulawesi Tengah sudah menjalankan fungsi pengawasan dan sesuai masukkan masyarakat. Oleh karena itu, komisi II meminta Bank Sulteng supaya memperhatikan dan menjaga ketersediaan kas keuangan kantor pusat maupun di daerah-daerah. Kami juga meminta supaya tetap membuka layanan bank sampai hari minggu,” ujar Ronald.

Legislator dapil Banggai Bersaudara itu menyebut, saat ini perbaikan layanan digital bank berproses sekitar 90 persen dan menunggu verifikasi Bank Sulteng . Jika tak ada aral melintang, lanjut Ronald, nasabah dapat menikmati kembali layanan digital pada awal November 2026.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Sulteng Judy Koagow, mengungkap bahwa layanan yang sedang dalam tahapan perbaikan adalah layanan digital sementara layanan manual di Bank Sulteng tetap berjalan normal.

“Jadi memang saat ini transaksi-transaksi ke luar melalui aplikasi digital itu sedang maintenance. Kalau layanan di bank tetap berjalan seperti biasa,”

Judy melaporkan, alasan di balik perbaikan sistem digital Bank Sulteng demi keamanan nasabah dalam bertransaksi.

“Tujuannya adalah untuk menjamin nasabah dalam proses-proses digital itu, termasuk ancaman-ancaman siber dari luar. Tetapi, memang selama kami menghadapi kendala-kendala selama proses maintenance,” terang Judy.

Oleh karena itu, pihak Bank Sulteng, sambung Judy, sedang mempercepat proses perbaikan, di mana salah satunya adalah validasi Bank Indonesia terkait maintenance ATM di kantor pusat Bank Sulteng. (*/RDR)

Baca artikel gatari.id lainnya di sini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Title
.